Siapkah Pemerintah Indonesia Menggelar Pilkada di Bulan Desember?

Meskipun angka penderita Covid - 19 terus bertambah di Indonesia bahkan tertinggi di Asia timur, tidak tanggung-tanggung  Ketua Komisi Pemil...


Meskipun angka penderita Covid - 19 terus bertambah di Indonesia bahkan tertinggi di Asia timur, tidak tanggung-tanggung Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman dalam konferensi video di Youtube BNPB, pada Senin (6/7/2020) menegaskan bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 tetap akan digelar pada Rabu 9 Desember 2020 nanti.

Ya, Pilkada serentak ini dipastikan akan diramaikan oleh 270 daerah di republik ini. Artinya bahwa KPU Provinsi, Kabupaten dan Kota, akan menyelenggarakan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di 270 daerah, dengan rincian: 9 pemilihan Gubernur, 224 pemilihan Bupati, dan 37 pemilihan Walikota.

Tentu banyak potensi persoalan yang mesti menjadi perhatian pemerintah ketika merencanakan penyelenggaraan Pilkada pada Desember 2020. Seperti: pelaksanaan proses verifikasi faktual terhadap calon kepala daerah dan kampanye para calon. Kemudian pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih, serta biaya penyelenggaraan yang butuh anggaran ekstra untuk jaminan kesehatan, dsb. Beberapa persoalan muskil ini perlu di kaji secara arif dan bijaksana serta tidak membabi buta.

Persoalan - Persoalan
Berbicara soal Pilkada, tentu bukan hanya soal hari-H saja, sebab khusus di Indonesia, tahapan pemilu itu panjang dan kompleks. Secara undang-undang akan membuat orang berkumpul sehingga bisa saja mempercepat penyebaran covid-19. Berikut beberapa hal yang perlu dicermati dalam pelaksanaan Pilkada pada masa pandemi covid-19 ini.

Pertama. Pemerintah seharusnya lebih memikirkan risiko kesehatan dari semua penyelenggara dan peserta pemilu mengingat situasi pandemi Covid-19 di Tanah Air saat ini bukan berkurang tapi justru semakin bertambah, bahkan tercatat pada Sabtu kemarin (18/7/2020), menembus angka 84,882 kasus. Dimana angka tersebut sekaligus melampaui negara China yang diketahui sebagai negara pertama kasus terjangkit virus corona dengan jumlah 83,660 kasus. 

Dengan jumlah 84,882 ini, tentu memposisikan Indonesia sebagai negara dengan kasus tertinggi di Asia Timur. Nah, dengan angka itu, sudah barang tentu pelaksanaan Pilkada yang direncanakan pada Desember 2020 sangat berisiko terhadap kesehatan penyelenggara dan peserta pemilu, yakni seluruh masyarakat Indonesia.

Dan dengan terus bertambahnya angka penderita Covid-19 di setiap harinya, tentu dapat dipastikan bahwa penanganan Covid-19 di Tanah Air belum bisa dikatakan berhasil dan masih sangat beresiko bagi keselamatan warga negara. 

Kedua. Pemerintah sepertinya terkesan memaksakan pelaksanaan Pilkada serentak pada Desember 2020 ditengah hantaman pandemi Covid-19 yang kian meneror dan semakin menambah korban di setiap harinya. Bahkan seolah-olah Pemerintah tidak punya pilihan untuk melaksanakan Pilkada. 

Apakah Pemerintah sudah menyiapkan anggaran yang cukup memadai untuk menjamin kesehatan penyelenggara dan peserta pilkada di tengah pandemi Covid-19 ini? 

Seharusnya, Pilkada tidak dipaksakan untuk digelar. Sebab sangat tidak realistis memaksakan Pilkada berlagsung 9 Desember 2020. Penyelenggara Pilkada dalam hal ini KPU dan Bawaslu, setidaknya bisa melakukan asesmen terlebih dahulu terhadap semua hal terkait Pilkada ini, mulai dari proses tahapan, anggaran, dan kesiapan penyelenggara, serta persoalan terkait partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2020. Sehingga bisa mengambil keputusan yang arif untuk menunda Pilkada hingga keadaan benar-benar stabil.

Bila perlu hasil asesmen tersebut di buka kepada publik serta disampaikan penyelenggara negara seperti Pemda, Mendagri, dan DPR. Dan hasil asesmen harus menunjukkan secara obektif apakah Pilkada dapat dilaksanakan atau tidak.

Hal lainnya lagi, bahwa rencana persiapan pelaksanaan pilkada di tengah pandemi Covid-19 ini cenderung sangat singkat. Seharusnya kesiapan KPU dalam menyelenggarakan pilkada pada bulan Desember 2020 nanti harus benar-benar dipersiapkan secara matang. Dalam hal ini penyelenggara pemilu tidak terburu-buru dan memiliki waktu serta kajian yang cukup untuk menyelenggarakan Pilkada.

Ketiga. Jika gelaran Pilkada dipaksakan dalam kondisi pandemi Covid-19 yang semakin bertambah penyebarannya, maka hal ini akan menguatkan munculnya pencitraan politik identitas pada level daerah sehingga kualitas Pilkada akan mengalami kemunduran. 

Ya, sudah banyak kasus bantuan Covid-19 di daerah-daerah yang menjadi medium kampanye calon petahana, seperti bantuan yang dibungkus dengan nama incumbent. Tentu fenomena ini bukan lagi sekedar wacana, namun merupakan kampanye dengan dana bantuan Covid-19 yang sedang berjalan.

Keempat. Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pilkada, sama sekali tidak memberikan solusi atas persoalan-persoalan terkait pandemi covid-19. Perppu tersebut hanya mengatur soal kewenangan KPU menunda pilkada secara nasional dan pelaksanaan pilkada yang diundur dari semula September ke Desember.

Proses tahapan pemilu lainnya tidak terjawab dalam Perppu, semua secara normal (seperti UU Pilkada). Menyelenggarakan pilkada dalam kondisi baik saja sudah berpotensi menimbulkan masalah, apalagi pilkada disaat pandemi covid - 19. Tentu risikonya besar

Desentralisasi Tanpa Demokratisasi Dalam Pilkada
Sampai saat ini kita juga masih melihat rendahnya efikasi politik yang ditandai oleh sikap apatis dan masih kuatnya politik aliran yang justru semakin memuskilkan tumbuhnya kesadaran berdemokrasi khususnya di tingkat daerah.


Dan memang, justru yang terjadi selama ini adalah suatu kondisi dimana desentralisasi berjalan tanpa demokratisasi. Sehingga kondisi seperti ini hanya menghasilkan otonomi pemerintah, dan bukan otonomi masyarakat.

Konsekuensinya bahwa dinamika politik lokal terlihat tidak menjadi proses politik yang mendorong terciptanya iklim kondusif bagi demokratisasi. Alhasil, demokrasi tidak berkembang dan tidak menjadi bagian dari budaya politik.

Kita bisa melihat berbagai kasus yang sering terjadi terkait pengerahan massa dalam proses Pilkada, perselisihan antara kepala daerah dan DPRD, serta masih kuatnya praktik politik uang dlm ekskusi pengambilan keputusan publik. Semuanya menunjukkan belum terjadinya pelembagaan demokrasi dalam perilaku politik elit dan massa di tingkat daerah.

Dan selama ini yang tampak kasat mata adalah kecenderungan terjadinya fenomena "frozen democracy", yakni demokrasi yang tidak terkonsolidasi, tapi hanya menjadi alat justifikasi (secara prosedural saja,tanpa substansi).

Maka akhirnya jangan heran jika kondisi inilah yang selanjutnya melahirkan krisis etika dan moral, bahkan pada akhirnya legitimasi justru semakin terlihat muskil tuk terselesaikan karena pemerintah yang terbentuk bukan pemerintah yang kuat pada level daerah.


Ancaman Rezim Penguasa
Sudah menjadi hal yang lazim bahwa dalam gelaran demokrasi di republik ini baik di pusat maupun daerah, dalam praktiknya rezim penguasa selalu mempertahankan kekuasaannya melalui 4 cara, yakni: memaksa, membeli, memobilisasi, dan memanipulasi.

Memaksa biasanya dilakukan dengan menggunakan militer sebagai alat negara untuk menekan masyarakat agar tunduk dan patuh pada kehendak negara. Membeli dilakukan dengan membangun konglomerasi para pemilik modal yg dibantu oleh negara. Maka terciptalah kolaborasi cantik antara penguasa dan pengusaha. Memobilisasi dilakukan dengan strategi korporatisme negara. Sedangkan memanipulasi dilakukan dengan menggunakan wacana.

Keempat hal di atas biasanya diterapkan oleh penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya. Pada masa Orde Baru misalnya, keempat strategi ini dilakukan oleh rezim penguasa saat itu untuk bisa menjustifikasi, mempertahankan dan melanggengkan kekuasaannya.


Karenanya, tidaklah mengherankan bila akhirnya negara menjadi pusat dari seluruh praktik kepemerintahan. Dan ironisnya lagi, konsepsi ruang publik ternyata tidak netral, tapi rentan dengan interpretasi penguasa dan negara. Akibatnya keberadaan ruang publik tereduksi menjadi sekedar alat untuk menjustifikasi dan melanggengkan kekuasaan rezim penguasa.

Salam ...wassalam
Hormat di bri
Oleh. Abdy Busthan, S.Pd., M.Pd., M.Fil

KOMENTAR

BLOGGER: 1
Loading...

EMAIL NEWSLETTER$desc=Subscribe to receive inspiration, ideas, and news in your inbox

Name

AGAMA DAN FILSAFAT ARTIKEL ANDA BUKU DAN JURNAL COVID-19 DAERAH DESTINASI WISATA GAYA HIDUP HEADLINE HUKUM DAN KRIMINAL HUMOR INTERNASIONAL MOTIVASI NABIRE NASIONAL OLAHRAGA KESEHATAN PENDIDIKAN DAN TEKNOLOGI PUISI & CERPEN Sains dan Humaniora SOSIAL DAN POLITIK TENTANG CINTA UPDATE VIDEO
false
ltr
item
NABIRE.INFO: Siapkah Pemerintah Indonesia Menggelar Pilkada di Bulan Desember?
Siapkah Pemerintah Indonesia Menggelar Pilkada di Bulan Desember?
https://1.bp.blogspot.com/-olwkO_hVgfM/XyD4RWtxefI/AAAAAAAAAIM/VGFlVo4JmX4iQCnYqlblTGRVqw8_lEUewCLcBGAsYHQ/s640/WhatsApp%2BImage%2B2020-06-04%2Bat%2B11.33.37.jpeg
https://1.bp.blogspot.com/-olwkO_hVgfM/XyD4RWtxefI/AAAAAAAAAIM/VGFlVo4JmX4iQCnYqlblTGRVqw8_lEUewCLcBGAsYHQ/s72-c/WhatsApp%2BImage%2B2020-06-04%2Bat%2B11.33.37.jpeg
NABIRE.INFO
https://www.nabire.info/2020/07/siapkah-pemerintah-indonesia-menggelar.html
https://www.nabire.info/
https://www.nabire.info/
https://www.nabire.info/2020/07/siapkah-pemerintah-indonesia-menggelar.html
true
5556882474248109387
UTF-8
Not found any posts LIHAT SEMUA Selengkapnya Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS LIHAT SEMUA BERITA TERKAIT LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy